makalah anti korupsi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1                        Latar Belakang

Korupsi di tanah negeri, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari  sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang  silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab  korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku  korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek managemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum,  terlihat dalam  buruknya  wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

1.2                         Perumusan Masalah

a.       Apa saja faktor penyebab korupsi

b.      Apa penyebab korupsi dalam perspektif teoretis

c.       Apa faktor internal dan eksternal penyebab korupsi

1.3                         Tujuan

a.       Untuk  mengetahui apa saja yang menyebabkan korupsi

b.      Untuk  mengetahui apa-apa saja faktor internal dan eksternal penyebab korupsi

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Devinisi Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin  “corruptio” atau “corruptus”. Selanjutnya dikatakan  bahwa  “corruptio” berasal dari kata  “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah  “corruption, corrupt”  (Inggris),  “corruption”  (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

            Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran”. Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa :

1.  Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;

2.  Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan;

3.  Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud corruptie  adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi “financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt”.

2.2                         Faktor Penyebab Korupsi

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa  ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian `terpaksa` korupsi kalau sudah menjabat”.

Nur Syam memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi.

Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.

Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain:

Ø  aspek perilaku individu

Ø  aspek organisasi,

Ø  aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada.

            Terhadap aspek perilaku individu, Isa Wahyudi memberikan gambaran, sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. 

Lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain :

·         sifat tamak manusia,

·         moral yang kurang kuat menghadapi godaan,

·         gaya hidup konsumtif,

·         tidak mau (malas) bekerja keras.

            Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Erry Riyana Hardjapamekas menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

a)      Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa,

b)      Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil,

c)      Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan,

d)     Rendahnya integritas dan profesionalisme,

e)      Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan,

f)       Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan

g)      Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi  karena faktor politik, hukum dan ekonomi,  sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi yang mengidentifikasikan empat faktor  penyebab korupsi  yaitu  faktor politik, faktor  hukum, faktor  ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional.

2.2.1        Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Perilaku korupsi seperti penyuapan, politik uang merupakaan fenomena  yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu Terrece Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (money politik) sebagai use of money and material benefist in the pursuitof political influence.

Menurut Susanto korupsi pada level pemerintah adalah dari sisi pemerintah, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan,pencurian barang-barangg politik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang di sebabkan oleh konstelasi politik. (susanto: 2002).

Sementara menurut De asis, korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana iilegal untuk pembiayaan kompanye, penyelasaian konflik perlemen melalui cara-cara ilegal dan tekniik lobi yang menyimpang (De Asis: 2000).

Penelitian James Scott (Mochtar Mas’oed: 1994) mendeskripsikan bahwa dalam masyarakat dengan ciri pelembagaan politik ekslklusif dimana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan antara elit lebih didasaran pada klik pribadi dan bukan pada isu kebijakan, yang terjadi pada umumnya desakan kultural  dan struktural untuk korupsi itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya.

Robert Klitgaard (2005) menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi denngan formulasi M+D-A=C. Simbol M adalah monopoli, D adalah discretionary (kewenangan), A adalah accountability (pertanggungjawaban). Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa terbukaan dan pertanggungjawaban.

2.2.2        Faktor Hukum

Faktor hukum dapat dilihat dari dua sisi, di stu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya subtansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatifdan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajad maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tida equivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang daa sehiingga tidaak fungsinal aatau tidak produktif dan mengalami resistensi.

Penyebab kaadaan ini sangat beragam, namun yang domiinan adalah: pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di perlemen, sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktek politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap-menyuap (political bribery), utamanya menyangkut perundang-undangan dibidang ekonomii dan bisniis. Akibatnya timbul peraturan yang elastis dan multitafsir serta tumpang-tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan.

Salaras dengan hal itu Susila (dalam Hamzah: 2004) menyambut tindakan korupsi mudah timbul kkarena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undang, yang mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undanganyang bermuuat kepentingan pihak-pihak tertentu (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c)   peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandanan bulu, (f) lemahnya bidang evalusi dan revisi peraturan perundang-undangan..

 Bibit Samad Riyanto (2009) mangatakan lima hal yang di anggap berpotensi menjadi penyebab tindakan korupsi. Pertama adalah sistem politik, yang ditandai dengan munculnya peraturan perundang-undangan, seperti perda, dan peraturan lain ; kedua, adalah intensitas moral seseorang atau kelompok; ketiga adalah remunerasi atau pendapatan (penghasilan) yang minim; keempat adalah pengawasan baik bersifat internal-eksternal; dan kelima adalah budaya taat aturan.

Dari beberapa hal yang disampaikan, yang paling penting adalah budaya sadar akan aturan hukum. Dengan sadar hukum, makaa maasyarakaan akan mengerti konskuensi dari apa yang di lakukan. Sementara itu Rahmad Saleh merinci ada empat faktor dominan penyebab merajalelanya korupsi di indonesia, yaknii faktor penegak hukum, mental aparatur, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan rendahnya ‘political will’ (rahmad Saleh : 2006).

2.2.3        Faktor Ekonomi

Faktor ekonoomi  juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang mencukupi kebutuhan. Pendapatan ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang yang memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurusnya hanya dilkukan oleh komunis masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat iini korupsi di lakukan olehorng kaya dan berpendidikan tinggi (Sulistyantoro : 2004).

Selain rendahnya gaji pegawai, bbanyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang di bareni dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkaiit faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalahh korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang di lakukan oleh pemimpin Asia dan Afrika, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demiikian buukan disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juustru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi (pope : 2003).

Menurut Henry Kissinger korupsi politisi membuat sepuluh persen lainnya terlihat buruk. Dari keinginan pribadi untuk keuntungan yang tidak adil, untuk ketidakpercayaan dalam sistem peradilan, untuk tidakkestabilan lengkap dalam identitas bangsa, ada banyak faktor motivasi orang kekuasaan, anggota perlemen termasuk warga biasa, untuk terlibat dalam perilaku korupsi.

2.2.4        Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi adil tejadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadi korupsi (tunggal 2000). Bilaman organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang dari organisasi ini meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pimpinan, (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) menajemen cendrung menutupi korupsi di dalam organisasinya.terkait dengan  itu Lyman W. Porter (1984) menyebut lima fungsi penting dalam organizational goals: (1) facus attention; (2) provide a source of legitimacy (3) affect the strecture of the organization (4) serve as a standard (5) provide clues about the organization.

Focus attention, dapat dijadikan oleh para anggota sebagai semacam guideline untuk memusatkan usaha-usaha dan kegiatan-kagiatan anggota-anggota dan organisasi sebagai kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para anggota dapat memilih arah yang jelas tentang segala kegiatan tentang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tindak tanduk atas kegiatan organisasi, oleh karenanya senantiasa berorientasi kepada tujuan organisasi, baik di sadari maupun tidak.

Dalam fungsinya sebagai dasr legitimasi atau pembenaran tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggota sebagai dasar keabsahan dan kebenaran tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya. Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman-pedoman (praktis) bagi para anggotanya. Dalam fungsinya demiikian tujuan organisasi menghubungkan para anggotanya dengan berbagai tata cara daam kelompok. Ia berfungsi untuk membantu para anggotanya menentukan cara terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan.

2.3                         Penyebab Korupsi Dalam Persektif Teoretis

Cultural deterministeme sering dipakai dengan acuan ketika mempelajari penyebab terjadinya korupsi. Perilaku korupsi pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori. Teori tersebut antara lain teori means-ends scheme yang diperkenalkan oleh Robert Merton. Dalam teori yang di tokohi oleh Robert Merton ini sebagaimana dikutip Handoyo (2009: 55) ini dinyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang di akibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Lebih jau handoyo mengelaborsi bahwa setiap sistem sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha untuk mencapainya melalui cara-cara (means) yang telah di sepakati.

Golongan marginal ini kemudian mencari berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan dan akses terhadap sumber-sumber yang ada di masyarakat. Cara kotor atau menyimpang dari norma masyarakat terpaksa mereka lakukan demi menyambung kehidupan mereka atau melawan ketidakadilan yang menimpa mereka. Teori Merton ini ditujukan untuk menjawab bagaimana kebudayaan terlalu menekankan sukses ekonomi tetapi membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya yang akan menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi.

Teori lain yang menjabarkan terjadinya korupsi adalah teori solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Dukheim (1858-1917). Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Solidaritas sosial itu sendiri merupakan unit yang abstrak. Emiile Durkheim berpandangan bahwa individusecra moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Ia juga mengontrol individu lewat fakta sosial yang di pelajarinya melalui pendidikan dan lingkungan. Karena watak manusia yang pasif maka norma dan nilai masyarakatlah yang mengendalikan mereka (Angha: 2002).

Teori ini juga membahas mengenai prilaku korupsi, dengan baik di hadirkan oleh Jack Bologne (Bologne; 2006), yang dikenal dengan teori GONE. Ilustrasi GONE Theory terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan) dan Exposure (pengungkapan). Greed, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi.

Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Opportuniy, merupakan sistem yang memberikan peluang untuk melakukan korupsi, yang bisa di perluas keadaan organisasi atau masyarakat yang sedemmikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Needs, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang ttidak pernah usai. Exposure, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain.

2.4                         Faktor Internal Dan Eksternal Penyebab Korupsi

Dari beberapa uraian di atas, tindak korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi  dapat  dikelompokan menjadi dua yaitu faktor internal  dan faktor eksternal.

2.4.1        Faktor Internal, Merupakan Faktor Pendorong Korupsi Dalam Diri, Yang Dapat Dirinci Menjadi:

2.4.1.1  Aspek Perilaku Individu

v  Sifat tamak/ rakuus manusia.

Korupsi, bukan kejahatan kecil-kecilan kerena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus. Sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Maka tindakan karas tanpa kompromi, wajib hukumannya.

v  Moral yang kurang kuat.

Seorang yang moralnya tidak kuat cendrung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bbisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahanya, atau pihak yang lain yang memberikan kesempatan untuk itu.

v  Gaya hidup yang konsumtif.

Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak di imbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan melakukan korupsi.

2.4.1.2  Aspek Sosial

Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

2.4.2        Faktor Eksternal, Pemicu Periluku Korupsi  Yang Disebabkan Oleh Faktor Di Luar Diri Pelaku.

2.4.2.1  Aspek Sikap Masyarakat Terhadap Korupsi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang di lakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensimenyuburkan tindak korupsi terjadi karena:

·         Nilai-nilai di mmasyarakat kondusif untuk terjadi korupsi. Korupsi bisa di timbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini sering membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi,misalnya dari mana kekayaan itu di dapatkan.

·         Masyarakat kurban menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling di rugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, asensinya yang paling  rugi adalah masyarakat juga, karna proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.

·         Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan sering kali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada  kegiatan korupsi sahari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.

·         Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa di cegah dan diberantaskan bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya mayarakat berpandangan bahwa  masalah korupsi adalah tanggungjawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut mielakukannya.

2.4.2.2  Aspek Ekonomi

Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentangan kehidupan  ada kemungkinan seseorang mengalami sttuasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

2.4.2.3  Aspek Politis

Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian intabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi.

2.4.2.4  Aspek organisasi

ü  Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemerintah dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemiimpin tidak bisa memberikan keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

ü  Tindak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengarah kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur oranisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai stuasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

ü  Kurang memadainya sistem akuntabilitas

Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum di rumuskan dengan jelas visi dan misi yang di embannya, dan belum di rumuskan tujuan dan ssaran yang hatus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tesebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan stuasi organisasi yang kondusif untuk peraktik korupsi.

ü  Kelemahan sistem pengendalian manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar atau lemahnya pengendalian menajemen sebbuuah organiisasi akan semakin terbuka pernuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

ü  Lemahnya pengawasan

Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan funsional dan pengawasan langsung oleh pemimpin) dan pengawasan bersifat eksternal ( pengawasan dari legislative atau masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawasan serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintah oleh pengawas sendiri.  

Menurut Arya Maheka, Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya Korupsi adalah

1.      Penegakan hukum tidak konsisten : penegakan huku hanya sebagai meke-up politik, bersifat sementara dan sellalu berubah tiap pergantian pemerintahan.

2.      Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang karena takut dianggap bodoh bila tidak menggunakan kesempatan.

3.      Langkanya lingkungan yang antikorup : sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.

4.      Rendahnya pndapatan penyelenggaraan negara. Pedapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

5.      Kemiskinan, keserakahan : masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.

6.      Budaya member upeti, imbalan jasa dan hadiah.

7.      Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi : saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Rumus: Keuntungan korupsi > kerugian bila tertangkap.

8.      Budaya permisif/serba membolehkan; tidakmau tahu : menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak perduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.

9.      Gagalnya pendidikan agama dan etika : ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno  bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam  memainkan peran sosial. Menurut Franz, sebenarnya agama bisa memainkan peran yang besar dibandingkan insttusi lainnya. Karena adanya ikatan emosional antara agama dan pemeluk agama tersebut jadi agama bisa menyadarkan umatnya bahwa korupsi dapat memberikan dampak yang sangat buruk baik bagi dirinya maupun orang lain.

Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi. Singh (1974) menemukan dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di India adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2 %), hambatan struktur sosial (7,08 %). Sementara itu Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya  tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

a.    Peninggalan pemerintahan kolonial.

b.    Kemiskinan dan ketidaksamaan.

c.    Gaji yang rendah.

d.   Persepsi yang populer.

e.    Pengaturan yang bertele-tele.

f.     Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

 Ainan (1982) menjelaskan beberapa sebab terjadinya  tindak pidana  tindak pidana korupsi yaitu :

a.    Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.

b.    Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.

c.    Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap.

d.   Dimana berbagai macam  tindak pidana  tindak pidana korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.

e.    Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan.

f.     Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan korupsi, kecuali mengganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.

g.    Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya  tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

a.    Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban dan sebagainya.

b.    Warisan pemerintahan kolonial.

c.    Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

d.   Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.

e.    Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah

f.     Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.

g.    Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.

h.    Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".

i.      Lemahnya ketertiban hukum.

j.      Lemahnya profesi hukum.

k.    Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.

l.      Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

m.  Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.

n.    Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".

BAB III

PENUTUP

3.1kesimpulan

A.    Korupsi adalah perbuatan yang busuk, tidak jujur, dan amoral. Korupsi adalah suatu perilaku yang dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kelompok dengan cara yang menyimpang dan illegal, dimana perilaku tersebut merugikan negara atau pemerintah atau rakyat atau sebuah instansi. Korupsi dipandang haram dalam agama Islam, dan korupsi juga merupakan hal yang melanggar hukum, dimana para pelaku korupsi harus dikenakan hukuman pidana sesuai peraturan dalam Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999. Terdapat 6 (enam) bentuk korupsi, yaitu: memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi, menyalahgunakan kewenangan jabatan, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi.

B.     Penyebab utama korupsi adalah perilaku inidividu itu sendiri. Apabila individu tersebut memiliki cara pandang yang menyimpang dalam melihat kekayaan, maka hal itu dapat mendorong individu untuk melakukan korupsi. Individu yang termasuk dalam golongan tersebut adalah mereka yang bersifat tamak, kurang iman, dan konsumtif. Kemudian perilaku individu tersebut didukung dengan adanya kesempatan. Kesempatan itu dapat berasal dari beberapa aspek, seperti aspek lingkungan, politik, hukum, ekonomi, dll.

     

-          Perlunya penanganan korupsi agar tidak menimbulkan efek yang merugikan masyarakat.

-          Bagaimana mulai membangun dan membentuk generasi yang bebas korupsi dimasa yang akan datang.

-          Bagaimana kita akan membentuk pribadi – pribadi yang jujur, bersih, dan punya integritas anti korupsi.

3.2 Saran

-          Mudah – mudahan kita bisa melakukan langkah – langkah penanggulangan atau paling tidak pencegahan.

-          Mari kita bangun generasi masa depan yang jujur, bersih, dan bebas korupsi.

-          Pencegahan dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan disekitar kita.